Berdikari.co, Bandar Lampung - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, menyebut realisasi produksi gabah di Provinsi Lampung hingga bulan April 2025 sudah mencapai sekitar 1.750.000 ton atau 50 persen dari target sebanyak 3,5 juta ton.  

Bani mengatakan, pada tahun 2025 ini Pemprov Lampung telah menetapkan target produksi padi sebanyak 3,5 juta atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,7 juta ton.

"Jadi itu upaya untuk meningkatkan produksi dan tahun 2025 ini target yang ditetapkan oleh pak gubernur 3,5 juta ton. Kalau luas tanam kita 700 ribu hektar," kata Bani, pada Senin (28/4/2025).

Ia menjelaskan, hingga saat ini produksi padi yang telah dihasilkan mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan dan gabah tersebut telah diserap oleh Bulog.

"Sampai sekarang kita sudah 50 persen lebih sampai dengan bulan April. Selain itu di April saja target produksi kita 611 ribu ton dan ini sudah diamkan oleh Bulog dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai HPP," tuturnya.

Ia mengaku, optimis pada tahun 2025 ini target produksi sebanyak 3,5 juta ton gabah dapat tercapai dengan mendorong petani untuk mempercepat proses tanam.

"Sampai Desember semoga terkejar, setiap hari kita kelapangan untuk mendorong petani begitu panen untuk segera olah lahan langsung tanam. Sehingga sebelum panen sudah semai bibit," jelasnya.

Bani mengungkapkan, terus berupaya mengakselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif melalui sektor pertanian, dengan fokus utama mewujudkan swasembada pangan pada tahun 2025.

Bani membeberkan, beberapa program akan dilakukan untuk mewujudkan program swasembada pangan tersebut.

"Tujuan utamanya adalah membangun ekonomi yang inklusif. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan produksi pangan dengan cara mewujudkan swasembada pangan di tahun 2025," kata dia.

Menurutnya, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut seperti menambah luas tanam, optimalisasi lahan rawa hingga program pompanisasi.

"Upaya yang dilakukan banyak, kita memiliki program penambahan luas tanam, optimalisasi lahan rawa kemudian pompanisasi. Dan tahun 2025 irigasi juga diperbaiki oleh kementerian PU, kemudian pupuk sudah 100 persen subsidi," jelasnya.

Ia melanjutkan, untuk mengantisipasi musim kemarau, pihaknya telah mengusulkan bantuan pompa kepada Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi kekeringan.

"Untuk antisipasi kekeringan kita sudah usulkan  pompanisasi ke kementerian dan semoga ini dapat segera direalisasikan," imbuhnya.

Sebelumnya Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Pamuji Lestari, mengatakan Provinsi Lampung masuk wilayah utama di Indonesia sebagai target swasembada pangan.

Selain Lampung, daerah yang ditetapkan sebagai target swasembada pangan bersama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.

Pamuji mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan swasembada pangan dengan target peningkatan produksi gabah yang lebih tinggi.

Ia mejelaskan, produksi pangan di Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Januari dan Februari 2025, dengan luas tanam yang juga mengalami peningkatan.

Namun, lanjut dia, pada bulan Maret, luas tanam mulai mengalami penurunan yang dikhawatirkan dapat berimbas pada penurunan hasil produksi.

"Kami keliling ke beberapa lokasi tetapi memang petani ini masih agak loyo karena sedang puasa dan akan Lebaran. Sehingga kebanyakan petani menunda panen dan menunda tanam," kata Pamuji.

Selain itu, petani juga menghadapi berbagai tantangan, diantaranya kesulitan mendapatkan air yang cukup untuk lahan pertanian baik karena kekeringan atau pembatasan penggunaan air oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Di saat petani mau tanam, air tidak siap karena memang air tidak ada karena kering atau air ada tapi tidak bisa di sedot. Ini terkait dengan aturan-aturan di Kementerian PU karena ada pembatasan pemakaian air," jelasnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah telah mencanangkan lima wilayah utama di Indonesia menjadi target swasembada pangan, yakni Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.

"Kalau di Lampung ini ada Komisi Air, ini akan selalu disesuaikan dengan masa tanam atau kebutuhan petani. Saat ini target di Lampung masih jauh, sehingga kita harus dorong. Tapi kalau target kabupaten ada yang sudah surplus," ungkapnya. (*)