Berdikari.co, Bandar Lampung - PT Bumi Waras dan PT Sinar Laut saat ini tidak lagi membeli singkong dari petani dengan alasan pabrik dalam kondisi overload.

Hal tersebut disampaikan Ketua Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Provinsi Lampung, Dasrul Aswin, usai bertemu dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di kantor Gubernur Lampung, Jumat (7/3/2025).

Dasrul Aswin mengatakan, ia datang untuk melaporkan kepada Gubernur Lampung adanya perusahaan yang tidak lagi membeli singkong petani.

"Hari ini kita bertemu pak Gubernur menyikapi perusahaan Bumi Waras dan Sinar Laut yang  tutup karena menurut mereka saat ini pabrik dalam kondisi overload," kata Dasrul, Jumat (7/3/2025).

Dasrul mengungkapkan, kedua perusahaan besar tersebut tidak lagi membeli singkong dari petani sejak satu minggu yang lalu.

"Kedua perusahaan itu tutup sudah ada semingguan, tapi hanya pabrik besar yaitu Sinar Laut dan Bumi Waras. Kalau kalau pabrik kecil hanya satu atau dua saja yang tutup," jelasnya.

Dasrul mengatakan, dampak dari penutupan kedua perusahaan tersebut mengakibatkan petani harus lebih sabar menunggu untuk dapat menjual singkongnya ke pabrik.

"Pengaruhnya singkong jadi menumpuk. Karena pas panen bareng barangnya banyak. Seharusnya sehari sudah bisa menimbang dan selesai, ini bisa 2 sampai 3 hari baru bisa menimbang," katanya.

Ia juga mengatakan, saat ini sebagian besar perusahaan telah mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Harga standar singkong Rp1.350 per kilogram dengan kadar aci 24 persen. Dan untuk kadar aci 25 hingga 30 persen ada tambahan harga.

"Harga singkong di lapangan ada yang sudah mengikuti dan ada yang belum. Yang sudah mengikuti betul ya pabrik besar yang sekarang tutup dan ini belum jelas apakan mereka tutup karena tidak untung atau seperti apa," ungkapnya.

Padahal, lanjut dia, perusahaan milik Bumi Waras sudah membeli singkong petani yang kadar acinya mencapai 30 persen.

"Informasinya Bumi Waras ada dua pabrik yang ditargetkan kadar pati 24 persen sampai 30 persen. Itu pabrik Lampung Tengah SB 7 dan pabrik di Way Jepara Lampung Timur," jelasnya.

Namun, sambung dia, petani di lapangan masih ada yang mendapatkan harga Rp1.500 dan Rp1.013 per kilogram.

"Harga singkong masih bervariasi, karena ada yang ikut harga berdasarkan kadar pati. Kalau pati tinggi maka harga juga tinggi sampai Rp1.500. Ada yang cuma Rp1.013 kalau kadar patinya hanya 18 persen," ujarnya.

Menurut Dasrul, dalam waktu dekat Pemprov Lampung berencana memanggil kedua perusahaan tersebut. "Gubernur akan mengadakan pertemuan dengan para perusahaan semoga ada hasil yang terbaik.  Kalau kami petani tetap berpegang teguh terhadap keputusan Menteri Pertanian baik yang alternatif pertama maupun kedua," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan siap mencarikan solusi atas permasalahan sektor pertanian di daerahnya.

"Pemerintah daerah siap membantu dalam meningkatkan sektor pertanian, sekaligus mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi di pertanian," kata Mirzani.

Ia mengatakan, salah satunya adalah mengenai permasalahan ubi kayu, yang sejak beberapa waktu lalu hingga saat ini masih ada beberapa pabrik tapioka yang belum beroperasi secara maksimal.

"Masalah beberapa pabrik tapioka yang kembali tidak beroperasi atau tutup lagi, ini mungkin karena pabrik merasa merugi dengan harga yang ditetapkan. Nanti kami akan bantu kembali komunikasikan ke pemerintah pusat untuk mencari solusi mengenai permasalahan ini," katanya.

Mirzani menjelaskan, permasalahan tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama, untuk mencegah ada pihak yang dirugikan sekaligus untuk menjaga produktivitas sektor pertanian dan menjamin kesejahteraan petani di Lampung.

"Saya mengimbau agar semua pihak bisa berdiskusi dengan baik terkait ini, untuk memecahkan masalah. Sebab saat ini petani pun harus segera menjual hasil panen, kami akan berupaya mencari solusi terbaik," ucap Mirzani. (*)